Jajaran Pemkab Kotim dan sejumlah pihak terkait saat sidak, Jumat (12/6/2026). (Foto: Ist)

Sampit, Kontenkalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turun langsung menelusuri jalur distribusi bahan pokok yang disinyalir memicu lonjakan harga. Dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (12/6/2026), fokus diarahkan pada LPG dan minyak goreng Minyakita, dua komoditas yang kini menjadi penyumbang inflasi di daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Tengah itu.

Baca juga: Pemkab Kotim Evaluasi Harga LPG 3 Kilogram di Tingkat Pengecer demi Jaga Stabilitas Harga

Dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati, tim gabungan yang terdiri dari TPID, kepolisian, kejaksaan, Bulog, dan instansi terkait menyisir pangkalan LPG hingga pabrik minyak goreng PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang. 

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan provinsi untuk menekan laju inflasi yang masih tinggi di Kalteng.

"Kami turun langsung bersama TPID, tim pengawas pangan, Polres, Kejaksaan, dan Bulog. LPG, minyak goreng, listrik, dan bahan bakar adalah penyumbang inflasi di Kotim,” ujar Irawati di sela sidak.

Dari hasil pengecekan di dua pangkalan LPG, harga jual masih berada dalam batas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp22 ribu per tabung. Namun, persoalan muncul setelah gas melon itu keluar dari pangkalan.

“Di pangkalan sudah sesuai aturan. Tapi di tingkat pengecer tidak ada regulasi yang mengatur batas harga. Ini yang harus kita rapatkan dan carikan solusi,” tegasnya.

Sidak kemudian berlanjut ke pabrik PT SSM. Di sini, persoalan berbeda ditemukan. Stok minyak goreng dinilai aman, tetapi harga di pasaran tetap tinggi. Irawati menyebut, akar masalahnya terletak pada distribusi.

“Kotim ini penghasil sawit terbesar, kebunnya sangat luas. Tapi minyak goreng justru jadi penyumbang inflasi. Setelah kami cek, yang perlu dibenahi adalah pola distribusinya,” ujarnya.

Ia menyoroti rantai distribusi yang terlalu panjang sebelum produk sampai ke masyarakat. Semakin banyak “titik singgah”, semakin besar peluang harga melambung.

“Jangan terlalu banyak perantara. Kalau dari produsen bisa langsung ke Bulog, lalu ke mitra resmi, tentu lebih baik,” katanya.

Temuan di lapangan memperkuat dugaan itu. Salah satu mitra Bulog yang sebelumnya menerima 50 dus Minyakita per pengiriman kini hanya mendapat sekitar 20 dus. Pengurangan pasokan ini berdampak langsung pada ketersediaan di tingkat pedagang dan memicu kenaikan harga.

“Masalahnya bukan kelangkaan. Stok aman. Tapi harga tinggi. Ketika harga naik, daya beli masyarakat turun dan akhirnya memicu inflasi,” jelas Irawati.

Data menunjukkan inflasi Kotim berada di angka 4,18 persen, termasuk yang tertinggi di Kalimantan Tengah. Bahkan, Kabupaten Kapuas mencatat angka lebih tinggi, sementara Kalteng sendiri masuk kategori daerah dengan inflasi tinggi secara nasional.

“Karena itu kami diminta turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” tambahnya.

Irawati juga mengajak seluruh elemen, mulai dari camat, lurah, hingga masyarakat, untuk ikut mengawasi distribusi bahan pokok. Ia menegaskan, laporan terkait dugaan penimbunan harus segera disampaikan.

“Kalau ada penimbunan LPG atau minyak goreng, segera laporkan. Supaya bisa langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kotim akan menggelar rapat evaluasi bersama Bulog dan instansi terkait. Fokusnya adalah merapikan distribusi Minyakita agar pasokan tetap terjaga dan harga lebih terkendali.

“Kami akan bahas hasil sidak ini, terutama pengaturan distribusi melalui mitra Bulog agar lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Irawati. (SUR/OIR1 )