Ilustrasi Barcode Pertamina (Foto: Ist)

Kontenkalteng.com, Sampit – Dugaan permainan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kotawaringin Timur kembali mencuat.

Baca juga: Komisi I DPRD Kotim, Dorong Pembenahan Pendistribusian BBM Bersubdi

Modus pelangsir diduga memanfaatkan lebih dari satu barcode untuk satu kendaraan, memicu antrean panjang hingga berjam-jam di SPBU.

Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan adanya kendaraan yang diduga memiliki hingga beberapa barcode sekaligus.

Kondisi ini dinilainya tidak wajar karena membuka celah pengisian berulang dalam waktu singkat.

”Kalau memang ada satu mobil yang sampai punya 5 sampai 7 barcode, ini harus ditindak. Jangan difungsikan lagi, harus di-nonaktifkan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, pola pengisian berulang dalam waktu singkat seharusnya dapat terbaca dan diantisipasi oleh petugas SPBU. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi mengganggu distribusi BBM bagi masyarakat umum yang berhak.

Permasalahan lain yang ikut memperparah situasi adalah selisih harga antara BBM industri dan BBM di SPBU.

Perbedaan harga yang cukup jauh ditengarai mendorong sebagian pihak mencari celah mendapatkan BBM lebih murah.

”Harga industri bisa sampai Rp30 ribu, sementara di SPBU sekitar Rp15 sampai Rp16 ribu. Akhirnya mereka memilih yang murah, ini yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Akhyannoor menilai kondisi tersebut membuat tekanan di SPBU ikut meningkat, terutama akibat pengisian yang tidak sesuai peruntukan.

Padahal, distribusi BBM sudah diatur melalui sistem kuota untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

”Pertamina sudah punya regulasi dan kuota, tujuannya supaya masyarakat tidak kehabisan. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti praktik pengisian menggunakan jeriken di dalam kendaraan di area SPBU yang dinilai jelas melanggar ketentuan.

Aktivitas semacam itu dinilai mempercepat penyerapan BBM dalam jumlah besar dan membuka peluang penyalahgunaan.

”Kalau di dalam SPBU ada pengisian pakai jeriken di dalam mobil, itu pelanggaran. Tapi kalau di luar, itu sudah bukan tanggung jawab Pertamina,” katanya.

Dampak dari berbagai persoalan tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui antrean panjang saat pengisian BBM. Bahkan untuk BBM non subsidi, waktu tunggu dilaporkan bisa mencapai berjam-jam.

”Saya saja antre sampai tiga jam untuk Dexlite, apalagi yang subsidi. Ini harus kita sikapi bersama,” ungkapnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah distribusi BBM di Kotim bukan semata soal pasokan, tetapi juga terkait pola konsumsi serta potensi penyalahgunaan sistem di lapangan.

Penulis : Deviana 

Editor   : Gunawan