Wakil Gubernur Prov. Kalteng H. Edy Pratowo bersama Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung

Kontenkalteng - Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin (6/5/2024) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Acara yang juga disiarkan melalui YouTube Bappenas RI tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Baca juga: 5 Raperda Diharapkan Selesai Pada Masa Persidangan III

Adapun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas. RKP 2025 akan mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kegiatan tahunan itu dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia. Agenda ini merupakan wadah penting dimana pemimpin daerah dari seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas rencana pembangunan nasional dan mendengarkan arahan langsung dari Presiden RI tentang Pembangunan Nasional.

Dalam sambutan saat membuka Musrenbangnas 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang.

"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi. Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati. Pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP, dan rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron.

"Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder dan irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," ungkap Jokowi.

Ditambahkannya, pemerintah sudah membangun jalan tol 2.049 km selama 10 tahun terakhir, dan jalan nasional 5.833 km, pelabuhan baru 25 unit, airport baru 25 bandara. Namun, ia mengatakan jumlah ini masih tidak cukup, sehingga masih harus ditambah lagi.

"Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambung ke mana, ini kan utama poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, sentra kerajinan. Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau tidak sanggup sampaikan ke pusat," kata Jokowi.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung yang ditemui usai Musrenbangnas tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaann Musrenbangnas diharapkan agar adanya penyelarasan perencanaan dan sinkronisasi program pusat dan daerah dengan memperhatikan proses Top Down dan Bottom Up.

“Faktor utama yang menjadi perhatian dalam Musrenbangnas adalah Stunting yang mencerminkan SDM kita, sehingga perlu didukung Pengembangan SDM dan Infrastruktur pendukungnya. Selain itu, inflasi daerah juga merupakan hal yang harus dijaga, termasuk Fiskal Kalteng yang masih dalam kondisi lemah karena Anggaran Transfer Pusat 64,32% masih lebih besar dari PAD daerah yang hanya 35,17%,” pungkas Leonard.

Turut hadir pada acara tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat negara lainnya. (Sur/OR1)