BPBD Mencatat, 7 Ribu Jiwa Warga Terdampak Banjir Kabupatan Pulang Pisau

Kepala BNPB Mayjen TNI. Suharyanto saat melihat korban banjir di Kabupaten Pulang Pisau (Minggu,22/11/2021) foto : Humas Polres Pulpabg Pisau

Dari data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau (Senin,22/11/2021), banjir di Kabupaten itu akibatkan populasi terdampak mencapai 7.881 jiwa  atau 1.981 KK.

Baca juga: Banjir Di Kalteng Meluas, Tiga Kabupaten Tergenang

Merilis dari laman resmi BNPB (23/11/2021), juga menyebutkan, jumlah warga mengungsi  mencapai 172 KK atau 586 jiwa. Sedangkan pada kerugian material, sejumlah bangunan terendam dengan rincian sebanyak 902 unit rumah, 4 fasilitas kesehatan, 10 fasilitas pendidikan dan 7 sarana tempat ibadah. 

Selain itu, infrastruktur berupa jalan desa sepanjang 4.508 km terendam. Tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir tersebut.

Wilayah terdampak di tingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Kecamatan Banama TIngang  dengan 6 desa, antara lain Desa Tangkahan, Bawan, Pahawan, Ramang, Hanua dan Hurung.

BPBD Kabupaten Pulang Pisau juga menginformasikan luapan air masih merendam beberapa pemukiman warga dan fasilitas umum. Di samping itu, jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Palangka Raya – Banjarmasin tergenang dengan tinggi muka air sekitar 76 cm sepanjang 170 meter.

BNPB terus memonitor kondisi penanganan darurat di kabupaten ini dan melakukan koordinasi dengan pihak BPBD kabupaten dan provinsi. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi bahaya banjir susulan,tulisnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto saatRapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Kalteng akhir pekan lalu (Sabtu,20/11/2021) di Palangka Raya menegaskan, dalam penanganan darurat, pemenuhan hak-hak para warga terdampak banjir harus dipenuhi. Dalam hal ini, keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan dan diprioritaskan.

“Bencana ini merupakan urusan bersama, oleh karena itu pemerintah provinsi juga harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat," imbuhnya.