Suasana Rakorgub

kontenkalteng.com , Jakarta – Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung mewakili Gubernur menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Rakorgub) Tahun 2024 bersama Gubernur Seluruh Indonesia, di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Bappedalitbang Kalteng Gelar Pertemuan Awal Pemantapam Penyelengaraan Satu Data Indonesia

Rakor ini diselenggarakan  untuk memperkuat keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, serta memperkuat fondasi transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025,  yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kegiatan Rakorgub juga membahas kemajuan dan tantangan pembangunan daerah, serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan pelayanan serta infrastruktur dasar.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dari dua tahun pertemuan dengan para Kepala Daerah, terdapat dua hal yang menjadi permasalahan dasar yakni pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur halus (soft infrastructure).

"Rarkorgub hari ini merupakan suatu momentum bagi para Gubernur/Pj, Gubernur untuk bertukar pikiran dan memberikan saran kepada Pemerintah Pusat terkait isu dan permasalahan di daerahnya," katanya.

Lebih lanjut, Target Pembangunan Infrastruktur Keras dalam RPJMN 2019-2024 adalah Jalan Mantap Provinsi 75%, Jalan Mantap Kabupaten/Kota 65%, dan Jalan Mantap Nasional 100%. "Dalam mencapai target tersebut dikeluarkan Inpres untuk membantu penanganannya, hampir semua memperoleh anggaran dari Inpres untuk Jalan Provinsi Kabupaten/Kota. Infrastruktur fisik juga dipertimbangkan untuk infrastruktur soft, banyak hasil yang belum mencapai target, untuk pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Ditambahkan Suharso, Inpres air bersih sudah terbit dan akan dieksekusi tahun ini karena kota-kota tidak mampu menyediakan air bersih sedangkan air baku tersedia. Selain itu, gas kota juga dipertimbangkan bagi daerah-daerah yang punya sumber gas dalam bentuk inpres.

Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, penyakit TBC 380 penduduk per 10.000 penduduk urutan nomor dua dunia, penyakit kusta nomor tiga dunia. Bukan hanya di Papua yang di atas 50%, penyakit kusta sekarang juga ditemukan di Jakarta, Bandung, padahal pada tahun 1986, Indonesia telah memproklamirkan negara bebas kusta, sekarang terdapat 30.000 kasus penyakit kusta. Selain itu juga prevalensi stunting yang masih tinggi.

"Kasus stunting masih banyak dialami oleh anak-anak kita, hal ini karena belum terpenuhinya nutrisi dari mulai proses pra kehamilan hingga pasca persalinan. Dalam cakupan sebagai Gubernur/Pj. Gubernur, ini merupakan best practice untuk menangani stunting dengan pendekatan sensitif dan spesifik," papar Suharso.(Sur/OR1)