Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat menyampaikan LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023

kontenkalteng.com , Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke - 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Prov. Kalteng, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Wagub Kalteng Sampaikan Sambutan Gubernur Terkait Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur TA. 2021

Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng Wiyatno. Agenda rapur kali ini mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo saat membacakan pidato pengantar Gubernur Kalteng menyampaikan LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini disusun sesuai pedoman baku yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, dengan sistematika pelaporan sederhana tetapi komprehensif, untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemprov Kalteng, serta bersifat melaporkan kinerja Gubernur selaku Kepala Daerah selama satu tahun anggaran.

Penyampaian LKPj Gubernur kepada Dewan yang terhormat ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses pemerintahan daerah.

“Syukur Alhamdulilah, berkat ridho dari Tuhan yang Maha Esa, disertai komitmen dan kerja sama solid dari semua, pemerintah daerah dengan DPRD yang didukung oleh semua elemen masyarakat Kalimantan Tengah, tahun ketiga pada periode kedua masa kepemimpinan Gubernur, pembangunan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah dengan baik”, tutur Edy.

Disampaikan Edy, hal tersebut dibuktikan dengan capaian sejumlah indikator kinerja makro, diantaranya perkembangan IPM terus meningkat, dari tahun 2022 sebesar 73,17 naik hingga 73,73 tahun 2023. Penurunan persentase penduduk miskin dari 5,28 persen di tahun 2022 menjadi 5,11 persen di tahun 2023 di atas rata-rata nasional 9,39 persen. Kalteng bahkan berada di urutan ke-5 angka kemiskinan terendah dari 35 provinsi di Indonesia.(Sur/OR1)