Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering

Palangka Raya, kontenkalteng.com -  Buruh di sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di berbagai wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering kepada awak media, Selasa (13/6).

Baca juga: Pemuktahiran Data Penduduk Kunci Sukses Pemilu 2024 di Kotim

Freddy Ering yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Keuangan ini juga mengungkapkan berdasarkan informasi dari sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah telah menyampaikan terkait kurangnya dukungan dan kerjasama dari sejumlah PBS Perkebunan Sawit di Kalteng untuk menyediakan TPS-TPS Khusus bagi para buruhnya.

Tentunya dengan berbagai alasan, seperti keberadaan kantor direksi perusahaan tidak berada di Kalteng, tapi ada di pusat seperti di Jakarta dan kota-kota lainnya.

"Minimnya dukungan dan kerjasama dari sejumlah PBS perkebunan kelapa sawit di Kalteng dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang, dikhawatirkan berpotensi menjadi penyebab sehingga para buruh terancam tak bisa gunakan hak pilihnya, baik itu pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah mendatang," terangnya.

Melihat hal ini, menurutnya salah satu  faktor yang dikeluhkan oleh KPU di sejumlah daerah di Kalteng dan adanya kondisi demikian, tentunya di rasakan berpotensi atau mengancam ketidak ikutan para buruh dalam Pemilu tersebut.

"Menjadi Tupoksi kami dari Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi pemerintahan dan hukum, maka dari itu kami pun meminta seraya mendorong kepada Pemprov Kalteng supaya dapat mengarahkan setiap PBS perusahaan perkebunan sawit untuk dapat turut serta mensukseskan Pemilu 2024 mendatang. Jangan, sampai para buruh di sejumlah PBS di Kalteng tidak dapat menggunakan hak pilihnya,"  ujar Dia lagi.

Selain itu, menurut informasi dari KPU sebelumnya pernah bersurat ke sejumlah PBS, guna meminta data jumlah pemilih dari para buruh sampai ketika itu memungkinkan untuk membuka TPS-TPS Khusus di lokasi masing-masing. 

"Untuk itu, kehadiran dari Pemprov Kalteng untuk mengarahkan setiap PBS di sejumlah daerah sangat penting, termasuk pula mendorong perusahaan tambang dan perusahaan di sektor lainnya agar dapat bersama-sama turut mensukseskan Pemilu 2024 mendatang, yakni dengan cara memastikan keikutsertaan para buruhnya untuk menggunakan hak pilihnya," tutupnya.(OR1)