Perwakilan pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasi kepada penjbat bupati usai pelantikan di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 24/5/2023 (Foto: kontenkalteng.com)

kontenkalteng.com , Palangka Raya - Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran tetap melantik dua penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat walau diwarnai aksi demo penolakan karena bukan putra daerah namun berasal dari Penjabat Kemendagri RI.

Baca juga: Pelantikan 2 Penjabat Bupati Ditunda, Sempat Diwarnai Aksi Demo Penolakan

Pelantikan dua penjabat bupati ini dilakukan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubenur Kalteng yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari  Polresta Palangka Raya, Rabu (24/5).

Gubenur Kalteng H.Sugianto Sabran melantik Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan sebelumnya menjabat Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, dan Pj Bupati Kotawaringin Barat Budi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri RI.

Sugianto Sabran usai melantik mengatakan pelantikan ini merupakan Amanah dari pemerintah pusat dan diri Bersama Wakil Gubenur Kalteng H. Edy Pratowo merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sesuai UU harus dilakukan.

“Kita sempat menunda pelantikan pada hari Senin (22/5/2023) karena saat itu situasi agak kurang kondusif karena adanya penolakan pelantikan .”katanya.

Dan saat ini kondisi sudah mulai mereda makanya pelantikannya dilakukan pada hari ini, Kamis , 24 Mei 2023, tuturnya.

Dijelaskan Sugianto Sabran pada ,Selasa (23/5) dirinya bersama Forkompinda sudah menerima aksi massa tersebut dan menyampaikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat akan disampaikan ke Mendagri.

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat menerima aksi massa

“Siapapun boleh menyampaikan keberatannya atas pelantilkan dan kami dipersilahkan mengunjungi Presiden dan menyerahkan aspirasinya.”jelasnya.

Sementara itu tuntutan Masyarakat Perduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) yang berunjuk di Kantor Gubernur Kalteng adalah menolak pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

"Di Kalteng ini banyak sekali putra-putra daerah yang berkompeten untuk menjabat sebagai Pj Bupati. Karena itu kami menolak jabatan Pj Bupati diisi oleh putra dari luar Kalteng. Namun kami tidak anarkis dan kami menyerahkan berkas Aspirasi kami ke Presiden malalui Staf Khusus Kemendagri RI untuk disampikan ke Presiden RI ," kata Koordinator lapangan MP3D, Ingkit Djaper.(Sur/OR2)