Bupati Kotim Halikinnor didampingi wakilnya Irawati saat bersama Pertamina dan Hiswana Migas Sampit

kontenkalteng.com, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) berharap Halikinnor ketersediaan bahan bakar minyak dan gas tidak dijadikan komoditi politik praktis. Diketahui tahun 2024 ini merupakan tahun politik, pasalnya setelah melaksanakan pemilihan calon legislatif (pileg), tujuh bulan akan datang akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Baca juga: Tantangan Politik Barsel dan Pilihan Kepemimpinan Alternatif

"Kedepan diharapkan sinergitas Pemkab Kotim, Hiswana Migas dan PT. Pertamina (Persero) akan semakin baik, " harapnya, Jumat 26 April 2024.

Disampaikan, sejauh ini Pemkab Kotim telah berupaya memenuhi ketersediaan BBM dan gas di wilayah tersebut  berkoordinasi PT. Pertamina maupun Hiswana Migas. Namun karena kebutuhan dan distribusi tidak merata, harga gas elpiji khususnya 3 kg di atas HET. 

"Karena masih ada enam kecamatan yang belum belum selesai proses konversi minyak tanah ke lpg 3 kilogram. Makanya dari 17 kecamatan ada 11 yang sudah, tapi 6 kecamatan itu mengambil dari yang ada, sehingga ketersediaan gas ini kurang, " terangnya. 

Enam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kota Besi, Telawang , Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang. Ini menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan menjadi prioritas dari Pertamina dan Hiswana Migas Sampit untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan.

Selain itu, terkait BBM ia menilai potensi permasalahan akan terus bertambah terkait BBM seperti  masalah rutin yang dihadapi yaitu masalah distribusi, spekulasi pelangsir dan perubahan harga BBM. 

"Itu masalah yang dihadapi seperti potensi perubahan harga BBM itu dampak dari perang Israel dan Iran. Karena situasi politik Negara Timur Tengah itu harga BBM dalam Negeri menyesuaikan, " ulasnya. 

Ditambahkan di tahun 2024 Kabupaten Kotim akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kotim Periode selanjutnya. Mengingat masalah BBM dan gas yang terjadi di wilayahnya, ia pun mengingatkan agar ketersediaan komoditi itu tidak dijadikan politik praktis. 

"Kalau itu dijadikan politik praktis dikhawatirkan akan memperkeruh suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) karena BBM ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, " tegasnya. 

Dirinya pun berharap Pilkada dapat berjalan lancar tanpa harus menyulitkan masyarakat karena kesulitan mencari BBM atau gas dampak dari politik praktis. (DV-OR1)